investasi yg membayar rutin

Sabtu, 10 Juli 2010

Peningkatan kinerja PNS terhadap layanan publik

MAKALAH

DAMPAK KINERJA PNS
TERHADAP PELAYANAN BUPBLIK PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BOALEMO











DISUSUN OLEH :
H A N R I Y A D I
NIP. 19660319 1988031 013


DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BOALEMO

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb
Alhamdulillah, Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia yang dicurahkan-Nya sehingga makalah yang berjudul ” DAMPAK KINERJA PNS TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BOALEMO ” dapat disusun.
Makalah ini membahas tentang hasil kinerja kami selama 100 hari pada Dinas Pertanian dan Perkebunan serta hubungannya dengan kepuasan pelayanan publik, sebagai bahan penilaian kinerja pegawai berprestasi tingkat Kabupaten Boalemo dan untuk merefleksi diri tentang kinerja pegawai negeri dalam mengemban tugas – tugas pokok sehari – harinya sebagai seorang abdi negara dan abdi masyarakat sehingga mampu melaksanakan fungsinya sesuai tupoksi yang diamanatkan oleh unit kerja pemerintah daerah tempat dimana kita mengabdi.
Disadari apa yang telah disusun ini masih jauh dari yang diharapkan, untuk itu kritik dan saran menuju perbaikan selalu kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini dan tak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Boalemo yang tak henti – hentinya memberikan motivasi, bimbingan dan arahan, serta terima kasih juga kami ucapkan kepada Tim Penilai yang memberikan cukup waktu untuk menyusun makalah ini .
Akhir kata; Semoga apa yang kami paparkan ini dapat dijadikan sumbang saran dalam mewujudkan peningkatan kinerja pegawai negeri sipil, sehingga terwujudlah pelayanan prima Pemerintahan Daerah Kabupaten Boalemo . Amin.

Tilamuta, 5 Mei 2010
PENULIS


Hanriyadi


DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................ 2 ii
DAFTAR ISI ..................................................................................................... 3
I. PENDAHULUAN
1. Latar belakang ........................................................................................ 4
2. Tujuan ………………………………………………………………………… 5
3. Sasaran ………………………………………………………………………. 6
II VISI MISI PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
1.Visi ...................................................................................................... 7
2. Misi.................................................................................................... 8
3. Tujuan Dinas Pertanian dan Perkebunan......................................... 9
4. Sasaran Dinas Pertanian dan Perkebunan ..................................... 10
III. KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
1 . Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil ( PNS )………………....... 11
2 Kontrak Kinerja Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) ............................... 13
IV. DAMPAK KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP LAYANAN
PUBLIK
1. Pelayanan Publik............................................................................ 17
2. Dampak Kinerja Terhadap Layanan Publik........................................ 18
V. PENUTUP
1. Kesimpulan .............................................................................................. 24
2. Saran ....................................................................................................... 25
Daftar Pustaka ........................................................................................... 26
Daftar Lampiran :
- Lampiran I .:Kontak Kinerja
- Lampiran II : Pedoman Penilaian Kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan
- Lampiran III: Jurnal Kinerja Pegawai Negeri Sipil
- Lampiran IV: Profil Penyusun.

I. PENDAHULUAN


1. Latar Belakang
Arah kebijakan pembangunan pertanian bidang tanaman pangan di Kabupaten Boalemo dilaksanakan dengan mengacu pada visi dan misi Kabupaten Boalemo yaitu terwujudnya `` Masyarakat Boalemo Dinamis, Aman, Sehat, Serdas dan Sejahtera dalam nuansa Religius.
Dibidang tanaman pangan pelaksanaan pembangunan difokuskan pada aspek peningkatan ketersediaan pangan melalui pengembangan bidang tanaman pangan yang mampu menghasilkan produk yang memiliki daya saing dan nilai tambah yang tinggi sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani / masyarakat.
Disisi lain tuntutan akan Pelayanan publik yang berkualitas dan pantas, telah menjadi tuntutan masyarakat seiring dengan berkembangnya kesadaran masyarakat yang lebih demokratis. Peran pemerintah sebagai governor-governed, dan regulator-regulated harus memberikan peluang kepada warga masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Dengan latar belakang tersebut diatas maka sebagai aparat Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bualemo dituntut harus memiliki jiwa dan visi kerja yang berorientasi pada arah kebijakan pembangunan tanaman pangan,hortikultura dan perkebunan sehingga mampu menjadi bagian dari suatu sistem manajement organisasi satuan kerja pemerintahan daerah secara utuh serta mampu memenuhi tuntutan masyarakat akan teknologi peningkatan produksi pangan yang perkembangannya semakin cepat.
Untuk mewujudkan keberhasilan kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan yang merupakan institusi pelayanan pemerintahan daerah kepada masyarakat dan perumus arah kebijakan pembangunan bidang Pertanian, maka aparat yang terlibat didalamnya harus mampu berkinerja secara tim yang terpadu dan solid serta memiliki visi kerja yang berorientasi pada hasil kerja.
Baik buruknya kinerja aparat Dinas Pertanian dan Perkebunan akan berdampak langsung pada citra Pemerintah Daerah dalam melayani masyarakat mengingat sebagian besar masyarakat Kabupaten Boalemo sumber mata pencahariannya dari sektor Pertanian.
Oleh karena itu maka aparat pegawai negeri sipil pada Dinas Pertanian harus mampu mengembangkan sumber daya yang ada dalam diri pribadi melalui upaya pembelajaran dan pengabdian yang tulus serta berusaha selalu mengembangkan kemampuannya untuk menjadi aparat yang profesional, jujur,adil, bijaksana serta bebas dari unsur KKN dan dapat dijadikan panutan / teladan masyarakat dalam kehidupan sehari – hari.

2. Tujuan.
Tujuan pembuatan makalah ini dimaksudkan agar kita sebagai pegawai negeri sipil ( PNS ) mampu mengaspresiasikan diri mewujudkan peningkatan kinerja yang lebih profesional dan terampil serta mampu mengemban tugas / amanat sebagai pelayan masyarakat menuju pelayanan prima.


3. Sasaran
Sasaran yang ingin dicapai dalam pembuatan makalah ini adalah tersedianya bahan acuan pelayanan prima pada Dinas Pertanian dan Perkebunan melalui peningkatan kinerja aparat yang profesional, trampil, jujur , adil dan bijaksana serta bebas dari KKN, sehingga berdampak pada peningkatan produksi pertanian dan kesejahteraan petani.


















II. VISI MISI PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Pemerintah selalu berupaya untuk dapat memberikan pelayanan terbaik yang merupakan salah satu upaya memberdayakan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraannya. Oleh karena itu Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Boalemo berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada petani yang merupakan stakeholder utama pembangunan pertanian.
Apabila pelayanan kepada petani telah diberikan dengan baik maka secara tidak langsung telah memberikan kontribusinya terhadap kinerja pembangunan pertanian, hal ini karena Dinas Pertanian dan Perkebunan merupakan motor pengenggerak program – program pembangunan pertanian khususnya sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di Kabupaten Boalemo.
Pedoman dan arahan dalam melakukan pelayanan kepada seluruh pelanggan utamanya kepada masyarakat pertanian mengacu pada visi dan misi dinas dan terjabarkan dalam visi misi pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Boalemo.

1. Visi
Mengacu pada visi Dinas Pertanian dan Perkebunan Yakni“ Terwujudya Masyarakat Tani yang Sejahtera, Tangguh, Mandiri, dan Berjiwa Inovatif, dengan Usaha Tani yang Berwawasan Agribisnis“ maka visi pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan adalah:

“MEWUJUDKAN PETANI MAJU DAN
PERPENDAPATAN“
Visi tersebut menempatkan petani sebagai stakeholder utama pembangunan pertanian sekaligus sebagai objek, dengan pengertian sebagai berikut:
Petani Maju yaitu petani dalam menjalankan usaha tani terdepan menggunakan teknologi anjuran baik aspek benih, budidaya, penggunaan peralatan pengolahan tanah dan pengolahan hasil.
Petani Berpendapatan yaitu petani dengan usaha tani yang dijalankan ( pertanian, hortikultura, dan perkebunan ) mampu memiliki pendapatan yang layak untuk keluarganya dan bukan sekedar sub system ( kebutuhan sendiri ).
2. Misi
Untuk mewujudkan visi pelayanan diatas maka misi pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan dirumuskan sebagai berikut:
 Menciptakan pelayanan yang murah, cepat, dan bersahabat.
 Menciptakan prosedur layanan yang sederhana.
 Melakukan pelayanan kepada kelompok tani dan petani secara terpadu, tepat waktu dan tepat sasaran.
 Meningkatkan kualitas layanan melalui upaya peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas SDM.
Misi ini menjadi dasar acuan seluruh aparat yang bertugas pada Dinas Pertanian dan Perkebunan dalam memberikan pelayanan pada publik, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran dengan berdirinya dinas dapat segera terwujud.

3. Tujuan Dinas Pertanian dan Perkebunan
Dinas Pertanian dan Perkebunan didirikan dengan tujuan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam bidang Pertanian. Untuk itu dinas memiliki tanggung jawab merumuskan arah dan kebijakan teknis serta fasilitasi teknologi bidang pertanian di Kabupaten Boalemo
Adapun tujuan dimaksud adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat serta peningkatan pendapatan petani.
2. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani dan pelaku usaha pertanian serta tersedianya sarana dan prasarana pendukung dalam rangka penerapan teknologi tepat guna dan akses informasi teknologi melalui peningkatan peran kelembagaan petani.
3. Meningkatkan peluang usaha dibidang pertanian dan perkebunan melalui penyediaan insfrastruktur penunjang pengembangan pertanian dan perkebunan yang berorientasi agribisnis.
4. Membantu terciptanya peluang usaha pengembangan agro industri pedesaan melalui pembinaan dan pelayanan pengembangan teknologi inovasi berbasis sumber daya lokal.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Boalemo haruslah jelas dan terukur, sasaran tersebut merupakan ceminan dari suatu harapan dan keinginan masyarakat serta Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.
4. Sasaran
Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan sesuai kewenangan-nya, dirumuskan berdasarkan tujuan, harapan dan keingingan dari masyarakat pertanian dan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo.
Adapun sasaran tersebut adalah sebagai berikut :
1. Tersedianya bahan pangan yang cukup, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun permintaan pasar.
2. Terlaksananya sistem pengelolaan SDA pertanian yang terpadu lestari dan berbasis kerakyatan
3. Terwujudnya kawasan budidaya pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan untuk terciptanya kemitraan antar pelaku usaha
4. Terlaksananya penerapan teknologi usaha tani pada pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
5. Terwujudnya masyarakat tani yang trampil, sejahtera dan mandiri.
6. Terwujudnya insfrastruktur yang menunjang perekonomian daerah melalui peningkatan PAD.
Sasaran yang diamanatkan kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan yang merupakan sebuah harapan dan keinginan Pemerintah Daerah serta masyarakat Kabupaten Boalemo akan segera terwujud apabila didukung dengan kinerja yang profesional, disiplin dan bertanggung jawab oleh seluruh aparat yang mengabdikan diri pada Dinas Pertanian dan Perkebunan



III.PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL ( PNS )
PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

1. Kinerja Pegawai Negeri Sipil ( PNS )
Dinas Pertanian dan Perkebunan merupakan satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Boalemo yang mengemban tugas pokok dan fungsi sebagai agen perencanaan dan perumusan arah kebijakan pemerintah serta pelayanan dalam bidang pembangunan Pertanian.
Sebagai agen perencanaan pembangunan Pertanian dan Perkebunan, maka aparat pegawai negeri sipil yang mengabdikan dirinya pada Dinas Pertanian dan Perkebunan harus berperan aktif menyumbangkan keahliannya dibidang masing – masing sesuai tugas yang diamanatkannya, sehingga tersusun dokumen - dakumen perencanaan hasil kerja tim yang efisien, efektif dan mampu dipertanggung jawabkan serta memuat hasil aspirasi petani yang dipadukan dengan potensi sumber daya alam ( SDA ) dan sumber daya manusia ( SDM ) yang dimiliki sesuai arah kebijakan pemerintah yang diamanatkan dalam visi misi pembangunan pertanian.
Dan sebagai pelaksana program / kegiatan pemerintahan di bidang pembangunan pertanian, maka pegawai negeri sipil ( PNS ) pada dinas harus mampu melaksanakan program - program / Kegiatan yang diemban sesuai tugas dan fungsinya masing – masing secara bertanggung jawab, sehingga mampu berkinerja secara tim terpadu, profesional serta akuntabel guna tercapainya tujuan dan sasaran dari program yang dilaksanakan.


Sebagai wujud dari tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil ( PNS ), maka sikap dan prilakunya meliputi :
a. Menjunjung tinggi Sapta Prasetya Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia.
b. Berdiisiplin dalam menjalankan tugas sehari - hari serta mentaati peraturaan perundangan kepegawaian yang berlaku
c. Selalu mensyukuri keberadaan dirinya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil ( PNS ).
d. Mampu membangun kerja sama tim secara kompak dan terpadu.
e. Menerapkan target kinerja dalam melaksanakan tugas sehari – hari sehingga tercipta pelayanan publik yang cepat, tepat dan memuaskan pelanggan.
Keberhasilan kinerja dinas bukan ditentukan oleh individu per individu tertapi ditentukan oleh kelompakan dan kerja sama seluruh aparat yang terlibat didalamnya serta peran dan fungsi setiap personel sesuai jenjang kariernya.
Disamping itu untuk meningkatkan kinerja dinas juga perlu disuport dengan lingkungan kerja yang kondusif serta komponen pendukung lain sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja.
Faktor – faktor yang mendukung keberhasilan kinerja dinas sebagai pelayan publik antar lain :
1. Seluruh pegawai berperan aktif menjabarkan tugas – tugasnya secara profesional, disiplin dan bertanggung jawab.
2. Terjalinya komunikasi yang akrab antar seluruh pegawai sehingga terbangun pola kerja terstruktur baik dalam bimbingan , pembinaan dan pemberian sangsi / teguran.
3. Tersedianya sarana prasarana penunjang pelaksanaan kinerja yang memadai, sehingga penyelesaian tugas – tugas kedinasan diselesaikan secara efisien, efektif, berdaya guna dan berhasil guna.
Ketiga faktor tersebut diatas sangat mendukung peningkatan kinerja pegawai negeri sipil karena hak dan kewajibannya berjalan secara seimbang sesuai fungsi dan perannya masing – masing dalam manajement organisasi pemerintah daerah.

2. Kontrak Kinerja Pegawai Negeri Sipil ( PNS )
Keberhasilan Dinas Pertanian dan Perkebunan sebagai motor penggerak kegiatan Pembangunan Pertanian di Kabupaten Boalemo ditentukan oleh kinerja aparat yang ada di dalamnya, melalui kinerja aparatnya yang disiplin, profesional dan bertanggung jawab maka program – program yang tersusun dalam rencana kerja dinas akan terlaksana sesuai target waktu yang ditentukan juga sesuai dengan sasaran dan tujuan yang diharapkan.
Untuk mewujudkan itu semua maka setiap aparat / pegawai yang bertugas harus memiliki target kinerja yang jelas dan terukur , sehingga masing- masing pegawai dapat diukur prestasi kerjanya.
Pengukuran kinerja pegawai dapat dilakukan apabila setiap pegawai membuati kontrak kinerja, yang tersusun berdasarkan tugas dan fungsi dari pegawai dimana ditempatkan ( bertugas ) dan dengan tetap berpedoman pada visi, misi, tugas dan fungsi dari satuan kerja perangkat daerah ( SKPD )..
Sebagai tindak lanjut instruksi Bupati Boalemo“ Bapak Ir H. Iwan Bokings,MM „ bahwa seluruh pegawai diwajib membuat Kontrak Kinerja secara berjenjang mulai dari Pejabat Eselon I sampai pada tingkat staf, maka untuk mencapai kinerja yang optimal, saya sebagai pejabat eselon IV ( Kepala Seksie Tanaman Pangan ) membuat kontrak kinerja dengan atasan Pejabat Eselon III ( Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura ) serta kepada para Staf saya mengikat kontrak kinerja sesuai beban tugas masing – masing.
Kontrak kinerja ini dibuat untuk target waktu satu tahun Anggaran, memuat perjanjian untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang pegawai negeri sipil ( PNS ) pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Boalemo.
Isi dari kontrak kinerja memuat butir – butir kesepakatan pernyatan kinerja yang dilaksanakan selama satu tahun anggaran, dengan pokok – pokok materi yaitu:
1. Pernyataan untuk mentaati disiplin dan tata tertib sebagai pegawai negri sipil yang bertugas di Kabupaten Boalemo.
2. Pernyataan untuk melaksanakan tugas pokok sebagai Kepala Seksi Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Boalemo.
3. Pernyataan untuk mensukseskan program / Kegiatan Inovasi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Boalemo.
4. Pernyataan sikap sebagai pegawai negri sipil ( PNS ) yang bertugas di Kabupaten Boalemo.
5. Konsekuensi apabila Kontrak Kinerja tidak dilaksanakan
Kontrak kinerja ini isinya mengacu pada tempat penugasan dan penjabaran dari tugas dan fungsi Seksi Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan. Adapun kontrak kinerja yang saya buat dapat dilihat dalam lampiran 1 ( satu ) . KONTRAK KINERJA KASIE PRODUKSI TANAMAN PANGAN DENGAN KABID TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Melalui kontrak kinerja ini akan membangun manset pegawai negeri, bahwa prestasi kerja bukan ditentukan karena kesetiaan dan kedekatannya pada atasan / pimpinan tetapi ditentukan dengan kinerja yang terukur dan dapat dibuktikan melalui hasil kenerjanya yang dilaporkan melalui Jurnal Kinerja setiap bulannya.
Laporan kinerja pegawai ( Jurnal Laporan Kinerja ) selain sebagai bukti kinerja juga dapat dijadikan sebagai bahan penilaian prestasi kerja dari satuan kerja perangkat daerah ( SKPD ) dimana tempat pegawai yang bersangkutan bertugas, hal ini karena point – ponit pada kontrak kinerja merupakan point – point dari bahan penilaian kinerja dari satuan kerja perangkat daerah ( SKPD ).
Untuk mengukur prestasi kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan maka disusunlah pedoman penilaian kontrak kinerja yang didasarkan pada capaian tugas dan fungsi masing – masing bidang juga pelaksanaan dari tugas – tugas rutin dan penunjang mendukung program inovasi pemerintah Kabupaten Boalemo,
Besarya skor penilaian kontrak kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan ditentukan dari besar kecilnya peran / kontribusi masing – masing bidang dalam mendukung suksesnya program / kegiatan pokok dan penunjang serta program / Kegiatan unggulan pemerintah Kabupaten Boalemo.
Jumlah skor / nilai tertinggi yang tertuang pada pedoman penilaian kontrak kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Tahun Anggaran 2010 ini adalah 1.000, dengan unsur – unsur yang dinilai meliputi :
1. Kepegawaian......................................................... skor nilai 100
a. Disiplin pegawai ...................................................skor nilai 60
b. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian..................Skor nilai 40
2. Pengelolaan Administrasi keuangan………………… Skor nilai 100
a. Administrasi Keuangan ……………………………….. Skor nilai 50
b. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah…………………Skor nilai 25
c. Pengelolaan Aset Daerah……………………………… Skor nilai 25
3. Program Khusus SKPD.......................................... Skor nilai 800
a. Pelaksanaan Program / Kegiatan SKPD.................Skor nilai 490
b. Menyusun Renja, Lakip, dan LKPJ SKPD.................Skor nilai 100
c. Menyusun Rencana Program 100 Hari .....................Skor nilai 20
d. Menyusun Laporan evaluasi program 100 Hari ……..Skor nilai 40
e. Menyusun Laporan Kinerja setiap bulan………..........Skor nilai 50
f. Membentuk Tim Monev Kinerja ……………………..….Skor nilai 20
g. Menyusun dan melaporkan program inovasi..............Skor nilai 30
h. Mempublikasi semua kegiatan melalui media masa....Skor nilai 50
Adapun untuk lebih jelasnya gambaran pedoman penilaian kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan dapat dilihat pada lampiran II ( dua ) PEDOMAN PENILAIAN KONTRAK KINERJA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BOALEMO.

IV- DAMPAK KINERJA PNS TERHADAP LAYANAN´PUBLIK

1. Pengertian Layanan Publik
Yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah segala sesuatu yang disediakan baik oleh Pemerintah maupun Swasta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, karena masyarakat pada umumnya tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, kecuali secara kolektif dalam rangka memenuhi kesejahteraan sosial ( Lonsdale 1994 )
Dalam arti yang luas, konsep pelayanan public (public service) identik dengan public administration yaitu berkorban atas nama orang lain dalam mencapai kepentingan publik
Sedangkan dalam arti yang sempit, pelayanan publik adalah suatu tindakan pemberian barang dan jasa kepada masyarakat oleh pemerintah dalam rangka tanggung jawabnya kepada publik, baik diberikan secara langsung maupun melalui kemitraan dengan swasta dan masyarakat, berdasarkan jenis dan intensitas kebutuhan masyarakat, kemampuan masyarakat dan pasar. (Perry, 1989).
Dalam konteks ini pelayanan publik lebih dititik beratkan kepada bagaimana elemen-elemen administrasi publik seperti policy making, desain organisasi, dan proses manajement dimanfaatkan untuk mensukseskan pemberian pelayanan publik, dimana pemerintah merupakan pihak provider yang diberi tanggung jawab.
Disamping itu masyarakat menuntut untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, berprosedur jelas, dilaksanakan dengan segera, dan dengan biaya yang pantas, tuntutan ini berkembang seiring dengan berkembangnya kesadaran bahwa warga negara dalam kehidupan bernegara / berbangsa yang demokratik memiliki hak untuk dilayani. Dan ini sudah menjadi tugas dan sekaligus wewenang pemerintah untuk bertindak sebagai regulator dan sekaligus implementator kebijakan.
Dengan latar belakang tersebut maka Dinas Pertanian dan Perkebunan sebagai sebuah lembaga pelayanan publik, menjamin keberlangsungan administrasi negara yang melibatkan pengembangan kebijakan pelayanan dan pengelolaan sumberdaya yang berasal dari dan untuk kepentingan publik, dengan berpegang pada prinsip-prinsip profesionalisme dan etika seperti akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, integritas, netralitas, dan keadilan bagi semua penerima pelayanan.
Penilaian keberhasilan seorang administrator atau aparat pemerintah tidak semata didasarkan pada pencapaian kriteria efisiensi, ekonomi, dan prinsip-prinsip administrasi lainnya, tetapi juga kriteria moralitas, khususnya terhadap kontribusinya terhadap public interest atau kepentingan umum (Henry, 1995). Alasan itulah yang mendasari mengapa pelayanan publik harus diberikan adalah adanya public interest atau kepentingan publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah karena pemerintahlah yang memiliki “tanggung jawab” atau responsibility.

2. Dampak Kinerja Terhadap Layanan Publik
Untuk mewujudkan kinerja yang mampu memberikan pelayanan prima, yang sudah menjadi tuntutan publik maka pegawai negeri sipil ( PNS ) sebagai aparat pemerintah harus bersikap sebagai seorang aparatur yang rendah hati, berjiwa pengayom sehingga mampu memberikan pelayanan yang memuaskan pelanggan dengan menerapkan prinsip – prinsip sesuai misi pelayanan adalah sebagai berikut :
1. Menciptakan pelayanan yang murah, cepat dan bersahabat.
2. Menyederhanakan prosedur layanan secara sederhana dengan tetap perpedoman pada aturan perundangan yang berlaku.
3. Melaksanakan pelayanan secara terpadu, tepat waktu dan tepat sasaran.
4. Berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas layanan secara profesional dan trampil dalam bidang tugasnya.
Prinsip - prinsip pelayanan tersebut akan dapat terlaksana apabila seorang pegawai negeri sipil ( PNS ) , mampu memotifasi diri pribadinya menjadi aparatur yang bekerja tampa pamrih dengan menjunjung tinggi tanggung jawab terhadap tugas- tugas yang diembannya serta mampu berinovasi .
Hal ini disebabkan karena manajement tata pengelolaan pemeritah bidang tanaman pangan berjalan sesuai bidang tugas dan fungsi yang diamanatkannya, sehingga dinas mampu menyediakan data – data / informasi yang dibutuhan oleh publik disamping itu pelaksanaan program / kegiatan fasilitasi penerapan teknologi pertanian yang disediakan oleh pemerintah untuk para petani bisa berjalan sesuai yang diharapkan,
Dampak langsung maupun tidak langsung terhadap layanan publik yang diberikan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan sebagai wujud dari peningkatan kinerja pegawai dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :